JAKARTA, IINC TIMES —
RAMADAN seharusnya tidak hanya menjadi bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momentum untuk menahan diri dari segala bentuk ucapan, sikap, dan tindakan yang dapat melukai orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, semangat ini menjadi semakin relevan. Perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi, tetapi perbedaan tidak semestinya berubah menjadi permusuhan.
Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman. Perbedaan pandangan politik, pilihan partai, preferensi terhadap calon pemimpin, bahkan perbedaan dalam membaca persoalan kebangsaan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Yang menjadi persoalan bukanlah adanya perbedaan, melainkan bagaimana perbedaan tersebut dikelola.
Di sinilah Ramadan menghadirkan pesan moral yang sangat penting bagi kehidupan politik. Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada 19 Februari 2026. Dengan demikian, 12 Maret 2026 berada pada penghujung Ramadan, ketika umat Islam semakin diarahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amal kebajikan. Pada fase Ramadan seperti ini, semestinya kita tidak hanya bertanya berapa banyak ibadah yang telah dilakukan, tetapi juga sejauh mana puasa telah membentuk karakter sosial dan politik kita.
Politik Tidak Harus Selalu Berarti Pertentangan
Politik sering kali dipersepsikan sebagai arena perebutan kekuasaan. Dalam praktiknya, kompetisi politik memang tidak dapat dihindari. Setiap kelompok memiliki kepentingan, gagasan, strategi, dan pilihan yang berbeda. Namun, demokrasi tidak pernah mensyaratkan bahwa setiap perbedaan harus berakhir dengan permusuhan.
Justru demokrasi yang sehat membutuhkan kemampuan untuk berbeda tanpa saling meniadakan. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan seseorang, tetapi tidak harus membenci pribadinya. Kita boleh mengkritik partai politik tertentu, tetapi tidak perlu merendahkan para pendukungnya. Kita boleh berbeda pilihan dalam pemilu, tetapi setelah kontestasi selesai, kita tetap merupakan satu bangsa.
Dalam konteks inilah konsep politik santun menjadi penting. Politik santun bukan berarti politik yang kehilangan sikap kritis. Politik santun bukan pula politik yang membiarkan kesalahan berlangsung tanpa kritik. Sebaliknya, politik santun adalah keberanian menyampaikan kritik dengan argumentasi, data, dan etika, bukan dengan penghinaan, fitnah, atau provokasi.
Hakikat puasa sesungguhnya memiliki dimensi yang sangat luas. Seseorang tidak cukup hanya menahan diri dari makan dan minum. Ia juga dituntut menjaga lisan, pandangan, emosi, dan perilakunya.Nilai tersebut sangat relevan dengan kehidupan politik. Seorang politisi perlu belajar menahan ambisi. Seorang pendukung perlu belajar menahan fanatisme. Seorang pemimpin perlu belajar menahan ego kekuasaan. Sementara masyarakat perlu belajar menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Di era media sosial, persoalan ini menjadi semakin penting. Satu kalimat yang ditulis tanpa pertimbangan dapat menyebar kepada ribuan bahkan jutaan orang. Sebuah potongan video dapat dipahami secara berbeda ketika dilepaskan dari konteksnya. Sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat berubah menjadi tuduhan yang merusak reputasi seseorang.
Ramadan semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki kebiasaan tersebut. Puasa seharusnya tidak hanya membuat kita lapar secara fisik, tetapi juga membuat kita lebih berhati-hati dalam menggunakan kebebasan berbicara. Berbeda Pilihan, Tetap Bersaudara. Salah satu tantangan terbesar kehidupan politik Indonesia adalah kecenderungan menjadikan pilihan politik sebagai identitas sosial yang berlebihan.Seseorang terkadang tidak lagi melihat orang lain sebagai sesama warga negara yang memiliki hak berbeda, tetapi sebagai “kelompok lawan”. Dari sinilah polarisasi mudah berkembang.
Padahal, pilihan politik bersifat dinamis. Hari ini seseorang dapat berada pada satu posisi politik, sementara pada kesempatan lain dapat memilih posisi yang berbeda. Yang bersifat permanen adalah hubungan kita sebagai sesama manusia dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, Ramadan seharusnya mengembalikan kesadaran bahwa persaudaraan jauh lebih besar daripada perbedaan pilihan politik.
Kita dapat berbuka puasa bersama orang yang berbeda pilihan politik. Kita dapat duduk dalam satu majelis dengan orang yang berbeda partai. Kita dapat berdialog dengan orang yang memiliki pandangan berbeda tanpa harus kehilangan rasa hormat. Bahkan, kemampuan berdialog dengan orang yang berbeda pandangan merupakan salah satu indikator kedewasaan demokrasi.
Ramadan juga memperlihatkan bahwa ruang ibadah dapat menjadi ruang mempererat hubungan sosial. Berbagai kegiatan seperti pengajian, buka puasa bersama, santunan, dan dialog sosial mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Dalam konteks politik, tradisi silaturahmi Ramadan dapat menjadi ruang yang produktif untuk membangun komunikasi. Politisi tidak harus selalu hadir untuk berkampanye. Tokoh masyarakat tidak harus selalu berbicara untuk memenangkan kelompok tertentu. Ramadan dapat menjadi ruang untuk mendengarkan persoalan masyarakat.
Politik yang dekat dengan masyarakat bukan politik yang hanya hadir ketika membutuhkan suara. Politik yang sehat adalah politik yang mampu mendengar kebutuhan masyarakat bahkan ketika tidak ada kontestasi elektoral.Dengan demikian, Ramadan dapat menjadi momentum untuk menggeser orientasi politik dari sekadar merebut dukungan menuju membangun kepercayaan.
Politik yang Dewasa Dimulai dari Masyarakat yang Dewasa
Kita sering berharap politisi santun, tetapi lupa bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab menciptakan iklim politik yang sehat.
Politisi memang memiliki tanggung jawab besar. Namun, masyarakat sebagai pemilih juga menentukan arah budaya politik melalui apa yang mereka konsumsi, bagikan, komentari, dan dukung di ruang publik.
Jika masyarakat lebih menyukai informasi provokatif daripada informasi yang mendidik, maka ruang politik akan dipenuhi provokasi. Jika masyarakat lebih menyukai pertengkaran daripada dialog, maka politik akan semakin keras.
Karena itu, politik santun bukan hanya tugas politisi. Ia adalah tanggung jawab bersama.
Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai perubahan tersebut dari hal yang sederhana: menjaga lisan, melakukan tabayyun terhadap informasi, menghormati perbedaan, tidak mudah memvonis, serta mengedepankan persaudaraan.
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana sebuah bangsa tetap hidup bersama setelah perbedaan politik terjadi. Pemilu boleh selesai. Kontestasi boleh berakhir. Jabatan politik dapat berganti. Tetapi masyarakat tetap harus hidup berdampingan. Karena itu, kita membutuhkan politik yang tidak hanya cerdas secara strategi, tetapi juga matang secara moral.
Ramadan mengajarkan kita bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika kita mampu mengalahkan ego dan hawa nafsu dalam diri sendiri. Dalam politik, kemenangan semestinya tidak diukur hanya dari banyaknya suara yang diperoleh atau tingginya posisi yang berhasil diraih. Kemenangan yang lebih substansial adalah ketika kekuasaan digunakan untuk menghadirkan keadilan, ketika perbedaan dikelola dengan bijaksana, dan ketika lawan politik tetap diperlakukan sebagai sesama manusia yang memiliki martabat.
Maka, pada Ramadan 1447 H ini, mari kita membangun tradisi politik yang lebih dewasa: berbeda tanpa membenci, mengkritik tanpa menghina, berkompetisi tanpa memusuhi, dan berkuasa tanpa kehilangan akhlak.
Sebab pada akhirnya, bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak memiliki perbedaan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama.
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini, atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di IINC Times.